Tersedia UU Ciptaker, Startup di Indonesia Makin Menjamur

Tersedia UU Ciptaker, Startup di Indonesia Makin Menjamur

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai bakal mampu memperkuat posisi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam rantai pasok.

“Diperlukan aturan yang sanggup memberikan aspek perlindungan UMKM sebab praktek-praktek kemitraan yang bersifat predatory dan meminimalisasi risiko usaha”, ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam diskusi online, Rabu (14/10/2020).

UU Ciptaker juga menyerahkan penguatan dan proteksi terhadap pertandingan dengan usaha besar, meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM, secara memberikan fasilitasi kepada para UMKM untuk masuk dalam rantai pasokan industri.

Selain itu, lanjut Teten, masih ada poin-poin penting lainnya dalam UNDANG-UNDANG Cipta Kerja yang mempermudah perluasan KUMKM di Indonesia.

“Yang jelas, UU Cipta Kerja menjawab masalah istimewa bagi Koperasi dan UMKM semasa ini, meliputi akses perizinan, kanal rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan, sampai dengan akses pasar”, papar MenkopUKM.

Teten menambahkan, UU Membikin Kerja akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja serta tumbuhnya rasio kewirausahaan (startup lokal) dengan kemudahan perizinan usaha dan penyelenggaraan inkubasi bisnis.

Bahkan, lanjut Teten, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberikan kemudahan melalui pelatihan dan pendampingan pendayagunaan sistem/aplikasi di setiap lini bisnis proses UMKM dan inkubasi bisnis, untuk menciptakan UMKM berbasis permutasi dan teknologi.

Lebih dari itu, menurut Teten, UU itu juga memberikan pembiayaan mudah dan murah bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

“Dalam UU Menjadikan Kerja terdapat kemudahan pembiayaaan untuk UMK, tidak hanya berupa kekayaan. Saat ini, kegiatan usaha serupa dapat dijadikan kredit program”, tambahan MenkopUKM.