Tanpa Terlalu Murah, Harga Rokok Perlu Diawasi

jangan-terlalu-murah-harga-rokok-perlu-diawasi-1

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

JAKARTA – Target Pemerintah buat menurunkan prevalensi perokok budak pada RPJMN 2020-2024 dari 9, 1% menjadi 8, 7% di 2024 perlu diikuti dengan keseriusan perlindungan harga rokok di kelas. Tanpa kebijakan pengawasan harga pasar rokok yang masuk akal, harga rokok yang terjangkau menjadi salah satu momok Pemerintah dalam penurunan kebiasaan merokok, khususnya pada generasi muda yang akan menjelma generasi penerus bangsa.

Analis Kebijakan Medium Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wawan Juswanto mengatakan negeri secara serius berupaya menyentuh target penurunan prevalensi merokok anak yang tercantum di RPJMN 2020-2024. Wawan mengutarakan khusus untuk kebijakan harga transaksi pasar (HTP) dasar telah diubah sejak 2017 dengan pengaturan batasan penjualan rokok 85% dari nilai jual eceran (HJE).

Baca juga: Cukai Sigaret Kretek Tangan Tak Dinaikan, Praktisi Sangat Bersyukur

“Tujuan dari pembatasan 85% ini adalah untuk mengendalikan konsumsi agar harganya tidak terlalu gampang di pasaran. Selain tersebut ada persaingan sehat pada perusahaan, untuk menghindari predatory pricing oleh perusahaan besar terhadap pabrik golongan menengah dan bawah, ” perkataan Wawan di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Sayangnya, menurut Adi Musharianto Peneliti dari Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan ada antipoda pada kebijakan minimum 85% yang ditetapkan Kementerian Keuangan tersebut. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai (Perdirjen BC) Nomor 37 tahun 2017 yang direvisi menjadi Perdirjen BC Nomor 25 tahun 2018 justru dalam lampiran metode pengawasannya memberikan bagian bagi perusahaan rokok untuk menjual rokok lebih aib dari aturan di PMK 198/2020 (kurang dari 85%) asalkan didistribusikan di kurang dari 50% atau kira-kira 40 area kantor imbalan cukai (KPPBC) di semesta Indonesia yang melakukan penjagaan.

  Baca juga: Dear Sri Mulyani, Pengusaha Rokok Elektrik Minta Tarif Cukai Turun

Menurutnya, diterapkannya kelonggaran batas pengingkaran di 40 KPPBC itu seharusnya masih bisa diubah dengan pertimbangan untuk mengarahkan konsumsi tembakau.

“Dari awal kita sudah lihat ada kontradiksi jarang PMK dan Perdirjen terpaut memperbolehkan HTP di lembah 85%. Saya sepakat bisalah ya penjualan di 40 kota dilakukan perubahan. Intinya perlu ada peninjauan ataupun evaluasi, ” ujar Besar.