Menteri ESDM Sebut PLN Tekor Semasa Pandemi Covid-19

Menteri ESDM Sebut PLN Tekor Semasa Pandemi Covid-19

JAKARTA – Pemenuhan kebutuhan energi listrik selama pandemi Covid-19 menjadi salah satu pancaran pemerintah. Demi menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan, pemerintah melayani prinsip 5K, Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan dalam mengimplementasikan kebijakan ketenagalistrikan .

Menteri Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, prinsip 5K tersebut dimaksimalkan dalam menjalankan kebijakan ketenagalistrikan selama pandemi. Di mana kehadiran wabah ini cukup memukul beban keuangan (cashflow) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) lantaran ketidakseimbangan jarang konsumsi dan pendapatan dengan imbalan operasional.

Baca Juga:   Lagi Tren Main Layangan, Awas Nyangkut di Kabel Listrik Dendanya Rp2, 5 Miliar

“Dalam mewujudkan prinsip kecukupan, pemerintah berupaya mengimplementasikan perencanaan keinginan listrik nasional, di antaranya mengisbatkan program 35. 000 MW bisa berjalan. Pada prinsip keandalan punya keterkaitan erat dengan kualitas logistik listrik dengan memanfaatkan teknologi (sensor) pada pembangkit listrik agar lebih efisien, ” Arifin, Rabu (23/9/2020).

Selanjutnya, Arifin mengungkapkan, keberlanjutan berarti memerosokkan penggunaan Energi Baru Terbarukan, lengah satunya melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Adapun prinsip keterjangkauan, pemerintah akan mengupayakan harga listrik yang kompetitif agar tarif listrik tetap terjangkau sebab masyarakat.

“Terakhir pedoman keadilan dengan mengutamakan pemerataan kanal listrik melalui peningkatan rasio elektrifikasi, ” katanya.

Baca Juga:   Jakarta PSBB Total, Pelanggan PLN Kirim Memotret Meteran Listrik Lagi?

Arifin menguraikan, pandemi sudah menyebabkan penurunan konsumsi listrik dalam bulan Juni 2020 minus tujuh, 06% dibandingkan bulan Januari 2020. Rinciannya, terdapat 8 sistem yang mengalami hal tersebut, yakni Sumatera Barat (-7, 12%), Sulawesi Selatan Tenggara (-7, 68%), Bali (-32, 87%), Jawa Timur (-6, 33%), Jawa Tengah (-6, 28%), Jawa Barat (-10, 57%), Banten (-12, 82%), dan Distribusi Jakarta Besar & Tangerang (-5, 62%).