Bukti Menaker soal Pengurangan Jam Istirahat Kerja

Bukti Menaker soal Pengurangan Jam Istirahat Kerja

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui ada pengurangan tanda istirahat kerja di dalam Peraturan (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Hal tersebut terlihat dalam perubahan UU Cetakan 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam UU Ciptaker.

Pertama, waktu kerja yang mana dalam UU sebelumnya diatur zaman kerja rigid 7 jam bola lampu hari dan 40 jam untuk 6 hari dan 8 jam per hari dan 40 jam untuk 5 hari kerja.

Baca Juga: 183 Hari Status di Indonesia, Warga Asing Tetap Taati Pajak

“Mengenai ketentuan waktu kerja dan istirahat. ini banyak sekali terjadi distorsi. ini tetap diatur sama dengan UU 13 Tahun 2003 serta menambah ketentuan baru mengenai keyakinan waktu kerja dan istirahat di dalam sektor usaha dan pekerjaan terbatas, ” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, secara Virtual, Rabu (7/10/2020).

Baca Pula:   Menko Airlangga: Tujuan UU Cipta Kerja untuk Pangkas Regulasi

Dia melanjutkan, adanya aturan ini agar bisa melindungi pekerja dan buruh. Mengenai pemotongan jam istirahat ini tak semua jenis pekerjaan yang tepat. Hanya beberapa jenis pekerjaan yang mendapatkan pengurangan jam kerja dikarenakan sudah digantikan oleh teknologi.

“Ini buat perlindunyan praktisi atau buruh pada bentuk ikatan kerja dan sektor tertentu dengan di era ekonomi digital era ini berkembang sangat dinamis. Oleh sebab itu benar- benar mengakomodasi kondisi tenagakerjaan akibat adanya bekembang cepatnya ekonomi digital, ” bebernya.

(fbn)