Ada Kementerian Investasi, Ini Tumpuan Pengusaha

Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

JAKARTA – Para pengusaha dan pelaku usaha menanti gebrakan Kementerian Investasi yang telah disetujui pembentukannya oleh DPR. Kementerian Investasi ini digadang-gadang jadi membuat BKPM ‘naik kelas’.

Beberapa isu terkait dengan proses penanaman modal di Indonesia sekarang antara lain tumpang tindih regulasi, insentif yang kurang kompetitif dengan negara lain, kecepatan dalam menanggapi niatan investor, serta kepastian investasi untuk jangka panjang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani berharap dengan menjadi kementerian, peran terhadap perekonomian nasional menjadi lebih besar. Untuk mencapai itu, perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi bukan hanya pada perubahan nama atau nomenklatur saja, melainkan harus disertai kewenangan serta fungsi yang lebih besar dibandingkan BKPM.

Baca Juga: Wujud Kementerian Investasi, Kinerja BKPM Kurang Lincah?

Haryadi berharap, percepatan pembentukan Kementerian Investasi oleh tambahan fungsi dan kewenangan ini dapat segera direalisasikan. Dengan demikian akan mempermudah calon investor menanamkan modal ke tanah air. Terlebih saat ini antrian trader untuk masuk ke Philippines sudah sangat panjang dan nilai yang besar.

“Investor global hanya mau misalnya dia investasi sekarang tidak ada hambatan dan ada kepastian hasil investasinya bisa berjalan di dalam jangka panjang. Sehingga mereka akan menunggu apakah perombakan ini efektif atau tidak, mereka hanya melihat fakta lapangan, bukan cuma perubahan nomenklatur, ” katanya, Senin (12/4/2021).

Haryadi menambahkan, terkait dengan target investasi tahun ini yang sebesar Rp900 triliun, dia yakin angka tersebut bakal tercapai. Dengan catatan, berubahnya BKPM menjadi Kementerian Investasi disertai dengan tambahan fungsi dan kewenangan.

Meski demikian, dia berharap kelak Kementerian Investasi bukan hanya fokus pada menarik realisasi investasi dengan nilai yang besar, tapi juga harus menarik investasi yang berkualitas.

Sesuatu senada diungkapkan Kepala Departemen Ekonomi Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri. Yose mengatakan, Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan yang lebih luas, termasuk ke di dalam kebijakan ekonomi lainnya.

“Apakah Kementerian Investasi ini akan memiliki memiliki peran untuk menentukan kebijakan perdagangan? Perindustrian? Ketenagakerjaan? Ini yang paling penting, karena fungsi ini yang sebelumnya tidak ada di BKPM, ” ujarnya.