12 Poin UU Cipta Kerja Oleh karena itu Polemik, Begini Penjelasan DPR

12 Poin UU Cipta Kerja Oleh karena itu Polemik, Begini Penjelasan DPR

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Namun dalam susunan tersebut, banyak informasi yang bersirkulasi tidak benar sebagaimana dituangkan dalam UU Cipta Kerja. Dalam Instagram @dpr_ri, Kamis (8/10/2020), dijelaskan beberapa poin yang tidak benar. DPR pun meluruskan 12 hoax omnibus law UU Cipta Kerja.

1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?

Faktanya , uang pesangon tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, urusan 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 Tahun 2003, dalam hal berlaku pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?

Faktanya , Imbalan Minimum Regional (UMR) tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88 C ayat 1 UU 13 Tahun 2003, (ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman dan (ayat 2) Imbalan minimum sebagaimana dimaksud pada bagian 1 merupakan upah minimum daerah.

3. Benarkah upah buruh dihitung per tanda?

Faktanya , tidak ada perubahan secara sistem yang sekarang. Upah mampu dihitung berdasarkan waktu atau bersandarkan hasil.

BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang transisi terhadap pasal 88 B UNDANG-UNDANG 13 Tahun 2003, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan ataupun satuan hasil.

4. Benarkah semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti janji, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi?

Faktanya , hak cuti tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan kepada pasal 79 UU 13 Tahun 2003, pengusaha wajib memberi masa istirahat dan cuti.

5. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup?

Faktanya , outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi pekerja dari perusahaan alih daya. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 mengenai perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 UU 13 Tahun 2003, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja yang dipekerjakannya didasasrkan pada perjanjian kerja periode tertentu atau perjanjian kerja zaman tidak tertentu.